uin-suska.ac.id Setelah sukses menggelar seminar bersama di Riau pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 ini Rabu (1/7/2015), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) kembali memilih untuk menggandeng UIN Suska Riau menggelar seminar bersama. Kali ini dalam Seminar Nasional yang bertajuk “Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial dan Budaya” bertempat di Premiere Hotel jalan Jendral Sudirman no 389 Pekanbaru, Riau.
Acara yang diikuti elemen masyarakat dan para civitas akademika kampus-kampus yang ada di Riau ini, menghadirkan para pembicara antara lain, Prof Dr H Amir Luthfi, Prof Dr Sudirman M Johan, MA Prof Dr Irwan Efendi dan Prof Dr Alaidin Koto. Sementara itu turut dalam diskusi dari MPR-RI, Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, Tb. Soemandjaja, Anggota Badan Pengkajian MPR-RI, H Ahmad Zaky Siradj, Dr Jefriston R Riwu Kore, MM, MH dan Ir H Sodik Mudjahid.
Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr H Munzir Hitami, MA dalam sambutannya saat acara pembukaan mengungkapkan, kajian dalam seminar ini menjadi sangat penting ditengah bangsa ini seakan lengah atau bisa jadi lupa dengan dasar Negara dan nilai-nilai Pancasila saat ini. Padahal, Pancasila punya arti penting sebagai dasar Negara kesatuan RI, bahkan di era Orde Baru lalu, indoktrinasi Pancasila melalui program-program seperti P4 menjadi sesuatu yang mendasar.
Namun di era reformasi saat ini, bangsa ini sudah terkesan lupa dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan ada kesan sudah mulai mengarah pada liberalisme. Hal itu bisa dilihat dari sikap dan perilaku sebagian para pimpinan di negeri ini, yang kadang secara tak langsung kerap mempertontonkannya Ungkap Munzir. Demokrasi Pancasila kini seakan menjadi hampa, tergerus oleh paham-paham dan budaya luar dan kepentingan pribadi dan golongan.
Makanya, seminar ini menjadi sangat penting, sebagai upaya penyadaran kembali akan pentingnya nilai-nilai pancasila bagi bangsa ini. Para peserta diharapkan menjadi pionir, dalam mengintegrasikan kembali nilai-nilai panasila di tengah masyrakat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Riau yang diwakili staf ahli bidang Pembangunan, Drs H Arlizman Agus, MM mengungkapkan, melihat fenomena saat ini kadang kita rindu dengan masa lampau. Dimana ketika nilai-nilai pancasila masih untuh diterapkan diberbagai elemen bangsa. Saat itu figure bangsa “ing Ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”, masih terasa kental dalam kehidupan bermasyarakat kita. Hal itu sangat berbeda dengan keadaan bangsa saat ini. Untuk itu, penerapan nilai-nilai pancasila saat ini perlu kembali di evaluasi di tengah-tengah masyarakat kita. Ditengah gencarnya gempuran paham dan budaya luar .
Sementara itu Pimpinan Badan Pengkajian MPR-RI, Tb. Soenmanjaja dalam sambutannya mengungkapkan, Pancasila dalam penerapannya sebenarnya termasuk salah satu yang menjadi kelebihan Orde Baru. “harusnya kelebihan ini dilanjutkan, sebagai sumber pembentuk karakter bangsa karena punya landasan hukum”. Ungkap soenmanjaja.
Untuk itu lah MPR-RI merasa perlu membuka ruang-ruang diskusi terkait penerapan nilai-nilai Pancasila, bersama para akademisi dan masyarakat lainnya. Hal ini penting, untuk sama-sama mengatur kembali jati diri bangsa. “memang dulunya pemerintah zaman presiden SBY, sempat menyatakan akan membentuk Badan Nasional terkait penerapan Pancasila. Namun sampai saat ini hal itu tak kunjung terwujud, sehingga MPR merasa berkewajiban untuk senantiasa menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini” tambah soenmanjaja. Meski dalam waktu yang sangat terbatas, diharapkan pandangan elemen-elemen bangsa ini, akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Dari diskusi yang berlangsung “hangat”, dan disambut antusias para audiens itu, akhirnya menghasilkan beberapa rekomensai. Antara lain, penemuan kembali character building bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila adalah masyarkat yang religious yang mengindahkan norma-norma baik agama maupun adat sebagai pondasi moral.
Disamping itu juga kristalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai ajaran agama. Selanjutnya terkait pemahaman hakiki tentang domokrasi Pancasila. Juga langkah-langkah konkrit untuk menanamkan pemahaman dan penghayatan segenap pemimpin dan generasi bangsa Indonesia terhadap demokrasi yang berdasarkan Pancasila.
Rekomendasi juga terkait implementasi sistem demokrasi Pancasila, dapat diwujudkan melalui sosial politik, bidang sosial ekonomi, bidang hukum, kesehatan, bidang Agama dan Budaya. Selanjutnya untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila maka diperlukan reformasi, atau yang lebih popular saat ini disebut Revolusi Mental terutama bidang penegakan hukum di kehidupan sehari-hari. Karena dalam berbagai kasus terungkap hukum masih bisa di beli.
Rekomendasi selanjutnya juga terkait pengembangan aspek sosial budaya Indonesia, hendaknya disesuaikan dengan karakter bangsa yang beragam dan majemuk. Rekomendasi juga menyinggung masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pluralistic, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus diwujudkan dalam membangun jiwa kebangsaan yang kuat, berdiri diatas perbedaan kultur, agama, adat istiadat, etnis dan bahasa. Rekomendasi juga terkait perlu dilakukannya pengkajian dan analisis mendalam tentang implementasi pancasila sebelum dan sesudah amandemen.
Disamping diisi dengan pertukaran cendramata, antara MPR-RI dan UIN Suska Riau, acara juga ditutup secara resmi rektor UIN Suska Riau, Prof Dr H Munzir Hitami, MA tepat pukul 18.15. Acara kemudian diakhiri dengan berbuka puasa bersama.
Penulis: Suardi
(Tim liputan Suska News: Azmi, Donny, PTIPD)